Home > Uncategorized > Perjanjian Kerjasama Pemborongan Pekerjaan

Perjanjian Kerjasama Pemborongan Pekerjaan

Yang bertanda tangan di bawah, masing-masing*):
1. Nama : [..............................................]
Alamat : [..............................................]
Jabatan : [..............................................]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT [.....................................................] yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : [..............................................]
Alamat : [..............................................]
Jabatan : [..............................................]

Adalah hal ini bertindak untuk dan atas nama PT [...........................................] yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal [...............................] selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memilih dan mengambil tempat di kantor PT [..........................], PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu perjanjian pemborongan pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

1. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA sebagian pekerjaannya; pekerjaan di mana PIHAK PERTAMA harus tunduk pada mekanisme dan prosedural kerja yang ditentukan dan berlaku di perusahaan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA akan merekrut pekerja sesuai dengan syarat/kualifikasi dan beban/volume pekerjaan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA. Pekerja yang sudah direkrut tersebut kemudian ditempatkan di lokasi perusahaan PIHAK KEDUA.
3. Ruang lingkup pekerjaan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA adalah [.............] di lingkungan perusahaan PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan untuk mencampuri pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak disebutkan dalam perjanjian ini.

PASAL 2

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa pekerja-pekerja yang akan direkrut dan ditempatkan oleh PIHAK PERTAMA di perusahaan PIHAK KEDUA harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut.
WNI,
Pria/wanita,
Pendidikan minimal [.......................] atau sederajat,
Berbadan sehat,
Berusia minimal [..........] sampai dengan [..........] tahun,
Belum menikah, dan
Lulus tes.
2. Jumlah pekerja yang akan direkrut dan ditempatkan oleh PIHAK PERTAMA di lokasi perusahaan PIHAK KEDUA disesuaikan dengan beban/volume kerja di perusahaan PIHAK KEDUA.

PASAL 3

1. Setiap pekerja yang akan ditempatkan oleh PIHAK PERTAMA di perusahaan PIHAK KEDUA terlebih dahulu diberikan pengarahan oleh PIHAK PERTAMA sebelum pekerja-pekerja tersebut mulai bekerja.
2. Pengarahan yang dimaksud pada ayat 1 antara lain menyangkut mekanisme kerja, penjabaran fungsi, ruang lingkup tugas dan tanggung jawab serta hak masing-masing pekerja yang ditempatkan.

PASAL 4

1. Pekerja yang tidak memenuhi kualifikasi atau pekerja dimaksud melakukan kelalaian, pelanggaran/kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian pada PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dapat mengembalikan pekerja bersangkutan dan memintakan kepada PIHAK PERTAMA untuk menggantinya dengan pekerja lain yang memenuhi syarat.
2. Syarat-syarat pengembalian pekerja oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut.
a. Pekerja melakukan pelanggaran berat yang dapat dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Pekerja melakukan tindakan kategori indisipliner dan sudah dilakukan pembinaan baik oleh PIHAK PERTAMA maupun oleh PIHAK KEDUA, tetapi pekerja bersangkutan tidak memperbaiki tindakan yang dimaksud.

PASAL 5

1. Pada saat perjanjian kerja antara PIHAK PERTAMA dan pekerja sudah berakhir dan PIHAK PERTAMA bermaksud tidak melanjutkan hubungan kerja tersebut maka PIHAK PERTAMA dapat menarik pekerja tersebut dari perusahaan PIHAK KEDUA.
2. Sehubungan dengan penarikan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan penarikan tersebut secara tertulis paling lama [...] (….) hari kerja sebelum penarikan tersebut dilakukan dan selanjutnya PIHAK PERTAMA wajib menyediakan pengganti pekerja yang dimaksud dengan kualifikasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 6

1. Seluruh pekerja yang dimaksudkan dalam perjanjian ini mempunyai hubungan hukum kerja dengan PIHAK PERTAMA.
2. Sehubungan dengan ketentuan ayat 1 maka seluruh konsekuensi hukum menyangkut hak-hak normatif terhadap pekerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

1. Seluruh tata tertib kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan PIHAK KEDUA sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian ini beserta peraturan-peraturan perundangan berlaku mengikat PIHAK PERTAMA dan pekerja.
2. Setiap pekerja yang ditempatkan oleh PIHAK PERTAMA wajib mentaati semua peraturan-peraturan yang dimaksud
3. Setiap pelanggaran yang terjadi maka PIHAK PERTAMA wajib untuk menjatuhkan sanksi hukuman sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

PASAL 8

PIHAK KEDUA menyatakan bersedia membayar kepada PIHAK PERTAMA sebagai manajemen fee sebesar Rp [.....................] setiap hari untuk masing-masing pekerja yang ditetapkan pada perusahaan PIHAK KEDUA.

PASAL 9

1. Hak-hak normatif pekerja sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ketenagakerjaan wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada pekerja melalui PIHAK PERTAMA.
2.  PIHAK KEDUA wajib membayar upah pekerja dan manajemen fee sebagaimana dimaksud pada PASAL 9 dan PASAL 10 kepada PIHAK PERTAMA paling lambat [...........] hari sebelum jadwal pembayaran upah pekerja.
3.  Pembayaran upah pekerja akan dilaksanakan [...] bulan sekali yakni pada setiap tanggal [....] setiap bulannya dan dibayarkan langsung oleh PIHAK PERTAMA di lokasi perusahaan PIHAK KEDUA.
4. Apabila jadwal pembayaran upah pekerja jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan [...] (….) hari sebelum hari libur yang dimaksud.
5. Demi keamanan dalam rangka pembagian upah pekerja, PIHAK KEDUA bersedia menyediakan ruangan bagi PIHAK PERTAMA untuk dipakai selam pembagian upah pekerja tersebut.
6. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa setiap kelebihan jam kerja yang sudah diatur dalam perundang-undangan akan diperhitungkan sebagai jam kerja lembur dan dibayarkan pada saat jadwal pembayaran upah bulan bersangkutan.

PASAL 10

1. Dalam hal terjadi kecelakaan kerja pada jam kerja terhadap pekerja, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan tindakan pertolongan pertama atau yang diperlukan, serta memberitahukannya kepada PIHAK PERTAMA pada hari yang sama saat kecelakaan itu terjadi.
2. PIHAK PERTAMA, menyatakan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka tindakan pertolongan dimaksud, akan diganti oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 11

1. PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa seluruh pekerja yang ditempatkannya di perusahaan PIHAK KEDUA d2kut sertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana ditetapkan oleh UU yang berlaku.
2. Bahwa seluruh iuran program jaminan sosial tenaga kerja yang merupakan kewajiban pemberi kerja akan dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
3. Pembayaran iuran program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan bersamaan dengan pembayaran upah pekerja.
4. Seluruh pembayaran iuran jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja yang ditempatkan di perusahaan PIHAK KEDUA, wajib dilaporkan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 12

1. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia.
2. Terhadap pembatalan akibat force majeure, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.

PASAL 13

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama [...........] tahun terhitung sejak ditandatanganinya dan berakhir pada tanggal [............] dan dapat diperpanjang atas persetujuan dan kesepakatan tertulis PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan ditetapkan kemudian.
2. Kesepakatan tertulis untuk memperpanjang perjanjian ini sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 14

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak memuaskan kedua belah pihak, maka akan diselesaikan lewat jalur hukum. Untuk maksud tersebut kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada kantor panitera Pengadilan Negeri [..............].

PASAL 15

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dibuat dalam rangka 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama; dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Dibuat di : [..............................]

Pada : [..............................]

PIHAK KEDUA                                                               PIHAK PERTAMA
[..................................]                                      [..................................]

Categories: Uncategorized Tags:
December 4th, 2013 Leave a comment Go to comments