Home > Uncategorized > Perjanjian Kerjasama Manajemen dan Bantuan Teknik

Perjanjian Kerjasama Manajemen dan Bantuan Teknik

Yang bertanda tangan di bawah ini*):
1. Nama : [.....................................]
Jabatan : [.....................................]
Alamat : [.....................................]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas: PT [..................................] berkedudukan [............................................] dan berhak untuk melakukan tindakan hukum dalam perjanjian ini sesuai dengan PASAL [.................] ayat [..............] dari anggaran dasar perseroan terbatas tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : [.....................................]
Jabatan : [.....................................]
Alamat : [.....................................]

Dalam hal ini bertindak:
a. untuk diri sendiri sebagai persero daur perseroan yang akan disebut di bawah ini,
b. sebagai pemegang kuasa dari dan karenanya untuk dan atas nama [.............................] berkedudukan di [.....................................] dan berhak melakukan tindakan hukum dalam perjalanan ini atas kekuatan ‘‘Surat ‘‘Kuasa’’ tertanggal [..........................................] yang dilegalisir di hadapan [............................................] notaris di [...................................] dan terdaftar pada konsulat Jenderal Republik Indonesia di [.............................................] tertanggal [..............................................] nomor [.....................] dan dilampirkan pada perjanjian ini, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu:
a. Bahwa para PIHAK PERTAMA telah diberi hak penguasaan [....................................] dari yang berwajib, sebagaimana ternyata dalam ‘‘surat keputusan’’ tertanggal [......................] nomor [........................] yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal [................................];
b. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan eksplorasi dan eksploitasi dan lain-lain pekerjaan yang sehubungan dengan [.....................] tersebut, PIHAK PERTAMA memerlukan suatu manajemen yang baik dan pengetahuan teknis yang cukup serta bantuan keuangan;
c. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan menyanggupi untuk melakukan manajemen berikut tenaga kerja teknis yang cukup dalam bidang [...................................] serta mengusahakan pula untuk mendapatkan bantuan keuangan untuk melaksanakan pekerjaan eksplorasi [....................................] tersebut;
d. Maka sekarang para pihak menerangkan telah semufakat sebagaimana mereka telah memufakatinya dan setuju, mengenai pelaksanaan pekerjaan eksplorasi dan eksploitasi [.....................] dimaksud, dengan ini mengadakan suatu perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

PIHAK PERTAMA menerangkan dengan ini mengangkat dan mempekerjakan PIHAK KEDUA yang menerangkan dengan ini menerima baik pengangkatan dan pekerjaan tersebut, yakni sebagai satu-satunya GENERAL MANAGER, dengan diberi kuasa dan wewenang kepadanya untuk mengawasi dan melaksanakan manajemen dengan sebaik-baiknya, dengan mendatangkan tenaga-tenaga teknis dan operasional, khusus untuk melaksanakan pekerjaan [.......................................................] yang terdapat di atas tanah seluas [.................] ha, terletak di [................................], Desa [..............................] Kabupaten [........................], provinsi [..............................] satu dan lain sebagaimana itu lebih jelas diuraikan dalam ‘‘Surat Keputusan’’ tertanggal [...............................] nomor [................] yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal [...........................], yang mana penguasaannya [.......................................] dimaksud telah diberikan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 2

1. PIHAK KEDUA berkewajiban dan karenanya dengan ini mengikat diri untuk mendatangkan tenaga-tenaga teknik dan operasional khusus dalam bidang [...................................] melakukan pekerjaan manajemen, eksplorasi dan eksploitasi dan rehabilitasi proyek [......................................] tersebut dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban pula untuk mencari dan mendapatkan biaya (keuangan) yang dibutuhkan secukupnya, untuk melancarkan pekerjaan eksplorasi dan eksploitasi [.......................................] tersebut dan lain-lain pekerjaan yang sehubungan dengan itu.

PASAL 3

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban dan karenanya dengan ini mengikat diri untuk mengurus dan mendapatkan izin-izin yang diperlukan dari yang berwajib untuk mendatangkan tenaga-tenaga ahli (teknis) dan pekerja-pekerja tertentu dan izin-izin untuk bertempat tinggal di Indonesia guna melaksanakan pekerjaan eksplorasi dan exploitasi tersebut.
2. PIHAK PERTAMA berkewajinan pula untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat izin dan/atau penguasaan [...................................] yang masih diperlukan dalam pembukaan [.....................................] tersebut, satu dan lain hal setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA fisibility report berkenaan dengan [.................] yang disebut dalam PASAL I di atas.

PASAL 4

1. PIHAK PERTAMA harus memberikan data-data dan fasilitas yang ada padanya kepada- dan yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pengurusan tersebut.
2. Semua surat-menyurat, antara lain menerima, membuka menyelesaikan dan menandatangani serta mengirimkannya yang sehubungan dengan pekerjaan [...............................] yang diurus oleh PIHAK KEDUA, dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk memasuki dan memeriksa semua pekerjaan [......................], baik yang berada di bawah tanah maupun di atas tanah pabrik pengolahan dan tempat-tempat pemurnian, kantor proyek, gudang, bangunan, dan semua fasilitas [......................] yang ada; membaca, meneliti dan menilik semua dokumen dan PIHAK KEDUA harus melengkapi PIHAK PERTAMA semua dokumen yang diperlukan serta menjawab semua pertanyaan yang diajukan PIHAK PERTAMA, sedang PIHAK PERTAMA berhak menegur atau menghentikan sementara pekerjaan PIHAK KEDUA, apabila tidak sesuai dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan seperti yang dimaksud dalam PASAL 5 di bawah ini.
4. Semua buku-buku dan dokumen disimpan di kantor pusat dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berhak mendapat copy-nya.

PASAL 5

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua pekerjaan, mengambil dan menjalankan untuk kelancaran pekerjaan.
2. PIHAK KEDUA hanya dapat memulai pekerjaan setelah ada rencana kerja dan rencana pembiayaan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan telah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA berhak mengajukan usul-usul perubahan rencana kerja dan rencana pembiayaan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA terhadap hal-hal yang prinsipil saja.
3. Setiap penyimpangan dari rencana kerja dan pembiayaan oleh PIHAK KEDUA harus dirundingkan dan mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA sebelum dilaksanakan.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk setiap tiga bulan sekali membuat dan mengirimkan laporan kepada PIHAK PERTAMA tentang kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam eksplorasi dan eksploitasi tersebut (data-data teknis dan peta-peta lapangan), yang mana laporan tersebut berikut laporan tahunan, oleh PIHAK PERTAMA akan disampaikan kepada Departemen [......................].
5. PIHAK KEDUA harus tunduk dan mematuhi segala peraturan Pemerintah Indonesia yang telah atau yang akan dikeluarkan kemudian, demikian pula menghormati dan mengindahkan adat istiadat setempat, satu dan lain dalam rangka PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan tersebut.

PASAL 6

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan oleh para karyawan dan para pekerja (jenis pekerja, penggajian dan kesejahteraan, keselamatan kerja dan lain-lain).
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melatih dan mendidik tenaga-tenaga Indonesia dalam berbagai bidang pekerjaan yang diperlukan, sedang perimbangan jumlah tenaga asing dan tenaga Indonesia, didasarkan kepada jenis pekerjaan 5olume kerja dan prestasi yang telah dicapai oleh tenaga Indonesia.
3. Standar kerja dan sistem atau golongan-golongan gaji-gaji bagi karyawan, buruh maupun karyawan staf akan diatur tersendiri oleh kedua belah pihak bersama-sama.

PASAL 7

Apabila karena satu dan lain hal PIHAK KEDUA harus mengadakan dan mengeluarkan pembiayaan dari pinjaman-pinjaman,maka PIHAK KEDUA harus terlebih dulu mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan bahwa pinjaman (hutang) pokok harus tanpa bunga, sedang syarat-syarat lainnya akan diatur kemudian.
PASAL 8
1. PIHAK PERTAMA harus membantu PIHAK KEDUA untuk mendatangkan alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan dari luar negeri, sesuai dengan peraturan-peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
2. PIHAK KEDUA berhak dan diberi wewenang oleh PIHAK PERTAMA untuk membeli barang-barang yang diperlukan untuk proyek tersebut di dalam negeri, yang mana barang-barang tersebut harus dicatat sebagai inventaris proyek.

PASAL 9

1. Tiap-tiap akhir tahun atau dalam waktu yang dimufakati oleh kedua belah pihak, PIHAK KEDUA akan menerima dari PIHAK PERTAMA, sejumlah pembayaran sebagai pembayaran fee atas bantuan manejemen dan teknik.
2. Segala iuran pasti, iuran produksi, pajak perusahaan dan pajak-pajak lainnya diurus oleh PIHAK KEDUA, untuk kemudian disetor oleh PIHAK PERTAMA kepada Pemerintah Republik Indonesia.

PASAL 10

1. PIHAK KEDUA harus mengadakan pembukuan yang teratur terhadap semua keuangan perusahaan, dan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dalam mata uang rupiah.
2. Laporan tahunan keuangan dan perhitungan neraca dan laba rugi, yang mana untuk pertama kalinya harus dibuat pada akhir bulan [............................], harus dibuat oleh seorang Akuntan yang terdaftar di Indonesia yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA atas biaya perusahaan, yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 11

1. Perjanjian manejemen dan bantuan teknik ini mulai berlaku pada hari dan tanggal perjanjian ini dan diadakan untuk jangka waktu [...................] tahun lamanya dan karenanya akan berakhir pada tanggal [......................................].
2. Apabila di kemudian hari ternyata menurut keadaan mengizinkan (memungkinkan) maka perjanjian ini dengan sendirian (otomatis) dapat diperpanjang untuk waktu yang akan ditentukan kemudian menurut keadaan akan tetapi dalam hal tidak memungkinkan untuk perpanjangan waktu seperti dimaksud di atas maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 3 (tiga ) bulan sebelum masa berlakunya perjanjian ini berakhir seperti yang disebut dalam ayat pertama di atas ini.
3. Dalam hal terjadi perpanjangan masa berlakunya perjanjian ini seperti yang dimaksud dalam ayat 2 PASAL ini maka semua syarat dan ketentuan yang dicantumkan dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak seperti yang ada.
4. Perjanjian ini dapat diakhiri, apabila terjadi force majeure, seperti adanya perang, gangguan alam, sebab-sebab mengalami kerugian berat yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan pekerjaan tersebut.

PASAL 12

1. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan, selama masa berlakunya perjanjian ini antara kedua belah pihak, kecuali dengan Keputusan Pengadilan.
2. Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dan diputuskan oleh kedua belah pihak atas permufakatan mereka bersama-sama.

PASAL 13

Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak yang mengenai perjanjian ini, yang tidak dapat diselesaikan antara kedua belah pihak sendiri, diserahkan penyelesaiannya kepada arbitrase, sesuai dengan ketentuan-ketentuan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

PASAL 14

Kedua belah pihak selanjutnya menerangkan akan menundukkan diri kepada semua ketentuan dan/atau peraturan yang dicantumkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia.

PASAL 15

Kedua belah pihak menyetujui pula, bahwa apabila:
a. PIHAK PERTAMA melakukan gugatan kepada PIHAK KEDUA maka tuntutan dapat diajukan di Kantor Pengadilan di [...........................................] sebagai tempat kedudukan hukum dari PIHAK KEDUA;
b. PIHAK KEDUA melakukan gugatan kepada PIHAK PERTAMA, maka tuntutan dapat diajukan di kantor Pengadilan di [..........................................................] sebagai tempat kedudukan hukum dari PIHAK PERTAMA.
Akhirnya kedua belah pihak menerangkan tentang perjanjian ini dengan segala akibatnya, memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah di kepaniteraan Pengadilan Negeri [...............................................].

Dibuat : [...............................]

Pada : [...............................]

PIHAK KEDUA                                                   PIHAK PERTAMA
[.................................]                             [......................................]

SAKSI-SAKSI
1. [.............................]
2. [.............................]

Categories: Uncategorized Tags:
December 4th, 2013 Leave a comment Go to comments